Network
DeranaNTT - Sebagian besar petani di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak dapat memperoleh pupuk subsidi meskipun memenuhi syarat.
Kejadian ini terungkap saat Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Mabes Polri melakukan pemantauan langsung di dua daerah tersebut.
Ketua Tim Satgassus Polri, Hotman Tambunan, mengatakana banyak petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi namun tidak bisa menerimanya karena belum terdaftar di sistem elektronik Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK).
Baca Juga: Pemkab Manggarai Gelar Pelatihan Metode Gasing untuk Tingkatkan Numerasi Siswa
"Ditemukan masih banyak petani yang seharusnya secara kriteria berhak mendapatkan pupuk bersubsidi tetapi tidak bisa mendapatkan karena belum terdaftar di E-RDKK," ujar Hotman melansir RRI, Selasa.
Ia menyampaikan, ketidakserasian nomor induk kependudukan (NIK) petani dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat menjadi salah satu penyebab utama masalah ini.
Untuk mengatasi hal ini dengan baik, Satgassus imbau para petani untuk segera memadupadankan data NIK di Dukcapil dan selanjutnya mendaftarkannya di data Simluhtan dan E-RDKK.
Baca Juga: Jenderal Jhony Asadoma Terus Mendapat Dukungan dari Tim Relawan Kabupaten Manggarai
"Hingga Juni 2024, masih banyak petani yang tidak bisa menebus jatah pupuk subsidi karena bank belum menyalurkan kartu tani mereka. Oleh karena itu, Satgassus menyarankan agar tahun depan penebusan pupuk subsidi di NTT cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP)," ucapnya.
Selanjutnya, keterbatasan jumlah kios pengecer menjadi masalah serius. Oleh karena itu, Satgassus menyarankan Kementerian Pertanian untuk mengatur jarak maksimum keberadaan kios dari petani dalam petunjuk teknis.
"Ada petani yang harus menebus pupuk dengan jarak sejauh 80 kilometer," ungkap Hotman.
Baca Juga: Pemkab Manggarai Barat Ekspor Ikan Kerapu dan Tenggiri ke Singapura, Malaysia, dan Taiwan
Ia mengajak Pemda untuk melakukan pengawasan secara intens dan berkoordinasi dengan distributor agar stok pupuk di lapangan tercukupi.
Hotman menekankan pentingnya pemantauan ini untuk menekankan penyalahgunaan atau penyelewengan pupuk subsidi yang dapat merugikan keuangan negara dan memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran.
"Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masalah kelangkaan pupuk subsidi dapat teratasi dan para petani yang berhak menerima bantuan dapat segera mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan," ungkapnya.***
