Pemkab Manggarai Barat Gelar FGD Penanganan Rabies dan Penyakit Infeksi Baru

- 11 Juni 2024, 19:18 WIB
Pasangan Edistasius Endi dan Yulius Weng usai dilantik oleh Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Jumat 26 Februari 2021.
Pasangan Edistasius Endi dan Yulius Weng usai dilantik oleh Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Jumat 26 Februari 2021. /Indobalinews/Istimewa

DERANANTT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Australia Indonesia Security Health Patnership (AISHP) dan lintas Lintas Kementerian Republik indonesia antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang  pemanfaatan Dana Desa untuk penanganan rabies dan penyakit infeksi baru lainnya di Kabupaten Manggarai Barat.

FGD ini dihadiri pula oleh pimpinan organisasi daerah (OPD) lingkup Pemkab Mabar, instansi Vertikal dan NGO (Non Governmental Organization) yang berlangsung di ruang rapat Bupati Manggarai Barat Labuan Bajo, Senin (11/06/2024).

Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng menyampaikan Pemkab Manggarai Barat  sangat serius memperhatikan dan menyikapi isu-isu rentan ketertiban umum seperti kapal tenggelam maupun gigitan anjing, mengingat Labuan Bajo merupakan daerah tujuan Wisata super prioritas.

“Pemerintah berupaya supaya daerah superprioritas ini memberikan rasa aman, nyaman dan setiap wisatawan yang datang akan kembali ke tempat asalnya dalam keadaan baik dan selamat. Karna itu Pemerintah Manggrai Barat tentu sangat serius memperhatikan dan menyikapi isu-isu rentan ketertiban umum seperti kapal tenggelam maupun gigitan anjing,” ujar Wabup Yulianus. 

Baca Juga: Pemkab Manggarai Barat Identifikasi Lahan Potensial Musim Kemarau

Isu rabies ini bisa menjadi penghambat pertumbuhan perkembangan pariwisata di Labuan Bajo khususnya dan Flores umumnya. Pemerintah daerah terus mencoba merumuskan kebijakan agar desa juga berperan serta dalam penangan rabies, jadi desa juga harus aktif.

“Sebagai tindak lanjut dan menjadi kepastian hukum bagi desa dalam mengalokasikan anggaran maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor DPKH/01.1555/XI/2023 tentang Pemanfaatan Dana Desa untuk Penanganan Rabies di Kabupaten Manggarai Barat,” ucapnya.

Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Gerak Cepat Tangani Rabies

Selain itu berdasarkan kajian dan analisis dinas terkait skema penganggaran rabies ini dirubah dari dana desa menjadi dana bagi hasil yang kemudian dirumuskan kedalam Peraturan Bupati no.16 Tahun 2024  tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah kepada Desa.

Halaman:

Editor: Alfons Abun


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah